Apa itu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)?

Bank Perkreditan Rakyat Syaraiah (BPRS) mungkin sedikit terdengar asing. Namun apabila disebutkan BPR, mungkin sebagian masyarakat sudah langsung mengerti dan memahami. BPRS merupakan bentuk syariah dari BPR. Pada artikel ini syariahbank.com akan berbagi sedikit informasi terkait Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

  • Pengertian

Menurut OJK Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS berdiri berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 1992 mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun setelah terjadi perubahan BPRS diatur dala Undang-undang No 10 Tahun 1998.

Untuk kegiatannya sendiri BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

  • Persyaratan Pendirian BPRS

Terdapat beberapa persyaratan untuk pendirian sebuah BPRS, berikut diantaranya:

  1. Pendiri merupakan Warga Negara Indonesia, dapat berupa Badan Hukum Indonesia atau Pemerintah Daerah.
  2. Modal dana minimal yang dibutuhkan adalah sebesar:
  • Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
  • Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 2;
  • Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 3;
  • Rp500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 4.
  1. Persyaratan pemegang saham (Pendiri)
  • Tidak termasuk dalam orang yang cacat hokum.
  • Lulus Fit dan Proper Test yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia
  • Memiliki sumber dana yang bukan berasal dari pinjaman ataupun sumber lain yang diharakan.
  1. Anggota direksi minimal berjumlah 2 orang.
  2. Anggota komisaris minimal berjumlah 2 orang.
  3. Anggota DPS berjumlah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang.
  4. Izin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesa berupa Izini usaha dan Persetujuan Prinsip.

 

  • Kegiatan Usaha BPRS

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Hal ini tercantum pada Undang-undang perbankan NO 10  tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang-undang No. 17 pasal 14 tahun 1992.

  1. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan
  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain
  1. Kegiatan BPRS yang dilarang
  • Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
  • Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
  • Melakukan penyertaan modal
  • Melakukan usaha perasuransian
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS

Terimakasih telah berkunjung di syariahbank.com. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan terkait Lembaga Keuangan Syaraiah dan Perbankan syariah. Mari bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Perbankan Syariah Indonesia.

Add a Comment

histats