Akad AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK menurut Fatwa DSN

Akad al ijarah al muntahiyah bi al tamlik

Pada aartikel sebelumnya, syariahbank.com telah berbagi informasi terkait Akad Ijarah berdasarkan Fatwa DSN MUI. Dan pada artikel ini, kami berbagi informasi terkait Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik menurut Fatwa DSN.

Pengertian

Menurut Fatwa MUI akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik  (IMBT, Red) adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang di sewa kepada penyewa setelah masa akad ijarah.

Pengertian tadi hampir sama dengan pengertian menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor : PER. 04/BI/2007 dalam bab ketentuan umum.  IMBT adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI terkait Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik keluar setelah adanya surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal permohonan fatwa. Dan setelah selesainya rapat pleno dari Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Muharram 1423 H atau 28 Maret 2002 keluarlah Fatwa DSN MUI No 27/DSN-MUI/III/2002 perihal IMBT.

Beirkut isi dari Fatwa DSN MUI tekait akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (sumber : https://dsnmui.or.id) :

Pertama : Ketentuan Umum:

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
  • Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
  • Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
BACA JUGA:  Perbedaan Bunga dan Ujrah di Pembiayaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

  • Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
  • Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa’d (الوعد ,(yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Ketiga

  • Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  • Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Itu tadi informasi terkait Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik menurut Fatwa DSN MUI. Semoga dapat membantu anda menambah informasi dan pengetahuan terkait akad perbankan syariah.

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.