Akad Mudharabah Dalam DSN MUI

Akad Mudharabah merupakan salah satu akad perbankan ataupun akad dalam muamalah yang paling sering didengar dan digunakan. Untuk menambah pengetahuan Anda, berikut informasi terkait Akad Mudharabah Dalam DSN MUI.

Secara umum Akad Murabahah merupakan Akad Kerjasama antar pihak pertama (Malik, Shahibulmal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

akad mudharabah

Baik pengertian ataupun pelaksanaan penggunaan akad ini sendiri telah ditentukan dan dikeluarkan fatwanya oleh pihak DSN MUI. Untuk Pembiayaan Mudharabah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan untuk Akad Mudharabah secara keseluruhan diatur dalam fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017.

Ketentuan-Ketentuan Akad Mudharabah

Berdasarkan DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 ada beberapa ketentuan yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh pihak lembaga keuangan dalam penggunaan akad Mudharabah. Berikut diantaranya:

Ketentuan Umum

Dalam penggunaan akad ini, harus melengkapi rukun dan syarat, yaitu:

  • Shahib al-mal/ malik : Pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha Mudharabah, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak.
  • ‘Amil/Mudharib : Pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama usaha Mudharabah, baik berupa orang maupun yang disamakan, baik berbadan hukum ataupun tidak.
  • Ra’s mal al-mudharabah : Modal usaha dalam usaha kerja sama mudharabah.
  • Nisbah bagi hasil : Perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha
  • Sighat Akad

Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Dalam DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017, Mudharabah boleh dilakukan dalam empat bentuk yaitu:

  • Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan/atau tempat usaha.
  • Mudharabah Mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan/atau tempat usaha.
  • Mudharabah Tsuna’iyyah, yaitu akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahib almal dan mudharib.
  • Mudharabah Musytarakah, yaitu akad mudharabah yang pengelolanya turut menyertakan modal dalam kerja sama usaha.

Ketentuan Shigat Akad

  • Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
  • Akad Mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Mudharib dalam akad mudharabah tsuna’iyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang kecuali mendaoatkan izin dari penyedia modal.

Ketentuan Para Pihak

  • Penyedia dan pengelola modal boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang baik berbadan hukum ataupun tidak.
  • Penyedia dan pengelola modal wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.
  • Penyedia modal wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada pengelola modal.
  • Pengelola modal wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Ketentuan terkait Modal Usaha

  • Modal usaha harus diderahterimakan secara bertahap atau tunai sesuai dengan kesepakatan.
  • Modal usaha pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
  • Jika modal dalam bentuk barang, maka wajib dilakukan penaksiran nilai harga barang pada saat akad.
  • Modal usaha yang diserahkan wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominal.
  • Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal wajib disepakati oleh para pihak.
  • JIka modal yang disediakan penyedia berupa mata uang yang berbeda maka wajib dikonversi kedalam mata uang yang disepakati sebagai modal pada saat akad.
  • Modal tidak boleh dalam bentuk piutang.

Ketentuan Nisbah Bagi Hasil.

  • Metode pembagian keuntungan dan nisbah bagi hasil harus disepakati dan dinyatakan secara jelas pada saat akad.
  • NIsbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau persentase dari modal usaha.
  • Nisabah bagi hasil tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil usaha.
  • Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.
  • Nisbah bagi hasil boleh dinayatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketentuan Kegiatan Usaha

  • Usaha yang dilakukan harus yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pengelola dana dalam melakuakan usaha tidak boleh atas nama dirinya sendiri harus atas nama etentitas mudharbah.
  • Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah boleh dibebankan kedalam entitas mudharabah.
  • Pengelola modal tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha dan keuntungan kepada pihak lain kecuali ada izin dari penyedia modal.
  • Pengelola modal tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk At-ta’addi, At-taqshir, dan Mukhalafat asy-syuruth (menyalahi kesepakatan dalam akad).

Itu tadi sedikit informasi terkait Akad Mudharabah Dalam DSN MUI. Semoga dapat menambah informasi terkait Akad ini. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, Anda dapat langsung membaca Fatwa MUI No: 115/DSN-MUI?IX/2017. Terimakasih.

 

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.