Akad Mudharabah dalam Pembiayaan

Akad Mudharabah sudah tidak asing didengar di telinga masyarakat, terutama para nasabah bank syariah. Akad ini paling sering digunakan dalam produk pembiayaan yang dihadirkan.

Pada artikel sebelumnya, syariahbank.com telah menjelaskan pengertian dan rukun ataupun contoh akad Mudharabah. Anda dapat membaca kembali artikel tersebut.

Pada artikel ini, akan diinformasikan terkait Akad Mudharabah dalam pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah

Rukun dan Syarat Pembiayaan

Adapun rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah yang harus dipenuhi antara lain:

  • Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.
  • Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak , dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak .
  2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  • Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  • Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  • Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Selain itu, MUI juga telah mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam penggunaan Akad Mudharabah dalam Pembiayaan, yaitu:

  • Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  • Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  • Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  • Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Itu tadi informasi terkait Akad Mudharabah dalam Pembiayaan yang sesuai dengan DSN MUI. Semoga dapat menambah infomasi terkait Akad Pembiayaan Bank Syariah.

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.