Fatwa DSN MUI Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan terkait Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah. Anda dapat membaca terlebih dahuluuntukmengetahui pengertian dan ketentuan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional.

Seperti yang telah dicontohkan, salah satu contoh pemakaian akad ini adalah dalam pembelian  rumah inden. Untuk landasannya adalah Fatwa DSN No. 102/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden.

Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden

Berikut beberapa ketentuan yang harus diketahui oleh pihak lembaga keuangan syariah dan calon nasabah:

Ketentuan terkait Manfaat Barang

  • Manfaat harus berupa manfaat yang dapat diketahui spesifikasinya supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa.
  • Harus berupa manfaat yang dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum.
  • Jangka waktu penggunaan manfaat harus disepakati pada saat akad. Harus berupa manfaat yang boleh berdasarkan syari’ah.
  • Manfaat yang dapat dicapai melalui akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi al Dzimmah.

Ketentuan terkait Ujrah

  • Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang.
  • Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  • Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh atau bertahap sesuai perjanjian.
  • Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai milik pemberi sewa.

Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan

  • Dibolehkannya ada uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pemberi sewa.
  • Uang muka dapat dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa karena proses upaya untuk mewujudkan barang sewa dan menjadi pembayaran sewa apabila akad ini dilakukan sesuai kesepakatan.
  • Apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
  • Apabila pemberi sewa menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa, jangka waktu dan gagal serah, maka penyewa berhak melanjurkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi dari pemilik sewa atau membatalkan akad dengan pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah diserahkan.
  • Dibolehkan adanya jaminan dari pemberi sewa baik secara hakiki maupun secara hukum.

Ketentuan terkait Barang Sewa Inden (PPR-Inden)

  • Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus terukur spesifikasinya.
  • Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan.
  • Ketersediaan barang sewa wajib diketahui dengan jelas serta sebagian barang sewa sudah wujud pada saat akad dilakukan.
  • Wujud barang sewa harus jelas, siap dibangun, milik pemberi sewa atau yang bekerjasama dengan pemberi sewa, dan bebas sengketa.
  • Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan barang sewa. Para pihak harus meyakini bahwa barang sewa dapat diwujudkan pada waktu yang disepakati.
  • Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa. Apabila pemberi sewa menyerahkan barang sewa namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati atau gagal serah pada waktu yang disepakati, maka penyewa berhak:
  1. Melanjutkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi dari pemberi sewa.
  2. Membatalkan akad dengan meminta pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah diserahkan.

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.