Fatwa DSN MUI Untuk Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah

Akad Al Ijarah Al Maushufah fi Al-Dzimmah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya berupa kualitas dan kuantitas.

Salah satu penerapan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah ada di lembaga keuangan syariah misalnya untuk KPR Syariah. Akad ini merupakan akad perantara menuju KPR Syariah yang barangnya belum ada (inden) dengan akad-akad berbasis ijarah (jual beli manfaat).

Akad ini boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam fatwa. Selanjutnya, akad ini juga berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus (tujuan akad) maupun akibat hukum umum yaitu lahirnya hak dan kewajiban sejak akad dilangsungkan.

Pihak Dewan Syariah telah menetapkan ketentuan dalam penggunaan akad ini. Adapun ketentuan tercebut tercantum dalam Fatwa DSN No. 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah.

Ketentuan Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah

Berikut beberapa ketentuan dalam penggunaan akad  Al Ijarah Al Maushufah fi Al-Dzimmah

Ketentuan terkait Manfaat Barang dan Pekerjaan

  1. Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa.
  2. Dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum.
  3. Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya. Sesuai dengan prinsip syari’ah.

Ketentuan terkait Barang Sewa

  1. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya.
  2. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan.
  3. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa.
  4. Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati.
  5. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa.
  6. Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati.

Ketentuan Terkait Ujrah

  1. Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang.
  2. Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh atau bertahap sesuai kesepakatan.
  4. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai milik pemberi sewa.

Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan

  1. Dibolehkan adanya uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.  
  2. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa atas biaya-biaya atau kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa dan menjadi pembayaran sewa apabila akad ini dilaksanakan sesuai kesepakatan.
  3. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
  4. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
  5. Dalam akad ini dibolehkan adanya jaminan yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki maupun secara hukum.

Itu tadi informasi terkait ketentuan Akad  Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan Anda.

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.