Mengenal Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN, red), pernahkah anda mendengar atas nama lembaga ini? Jika pernah, dimanakah anda sering mendengar lembaga ini disebutkan? Ya, di Bank-Bank Syariah lembaga ini sering disebutkan ketika memperkenalkan sistem perbankan syariah. DSN merupakan lembaga pengawas Bank Syariah di Indonesia yang menjadi bagian dari Bank Syariah itu sendiri.

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, red) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam. DSN-MUI terbentuk dari hasil Lokakarya Ulama yang diselenggarakan oleh MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan dibentuknya Tim pembentukan Dewasn Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober 1997. Dan Pada tangggal 10 Februari 1999 Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

VISI DSN-MUI

“Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat”

MISI DSN-MUI

“Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa”

TUGAS DAN FUNGSI DSN-MUI

Seperti halnya lembaga pengawas lainnya, selain VISI dan MISI, DSN-MUI juga memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sebagai arah mereka berjalan. Adapun Tugas dan Fungsinya antara lain:

  • Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
  • Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
  • Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

dsn 2

WEWENANG DSN-MUI

Terdapat beberapa wewenang dari DSN-MUI selain dari tugas dan fungsinya, yaitu:

  • Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  • Mengeluarkan fatwa yang menjadi lanadsan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sepertiDepartemen Keuangan dan Bank Indonesia.
  • Memberikan rekomendasi nama-nama yang akan bertugas sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
  • Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, temasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
  • Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariag untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
  • Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabla peringatan tidak diindahkan.
BACA JUGA:  Akad AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK menurut Fatwa DSN

Itu tadi sedikit informasi terkait Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Semoga dengan adanya informasi ini, dapat membantu anda untuk mengenal lebih dalam lembaga tersebut. Selain itu, juga dapat membantu anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai perbakan syariah. Mari bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Bank Syariah di Indonesia.

Add a Comment