Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Kita sering mendengar sebuah pembiayaan menggunakan akad Musyarakah. Untuk pengertiannya juga sering kita dengar atau kit abaca. Akan tetapi jarang sekali kita mengetahui bagaimana Pembiayaan musyarakah berdasarkan Fatwa  DSN MUI.

Oleh karena itu, pada artikel ini syariahbank.com akan berbagi informasi salah satu Fatwa DSN MUI yang menginformasikan terkait Pembiayaan Berdasarkan Akad Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Seluruh Bank Syariah menggunakan fatwa ini untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembiayaan Musyarakah selain dari peraturan Bank Indonesia.

Pembiayaan Berdasarkan Akad Musyarakah

Dalam Fatwa DSN Nomo r 08/DSN-MUI/IV/2000, Dewasn Syariah Nasional menetapkan beberapa ketentuan terkait Pembiayaan Musyarakah (Sumber: https://dsnmui.or.id) , yaitu:

  1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

  • Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  • Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak,
  • Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  1. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:.

  • Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  • Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  • Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  • Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  • Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
  1. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

Modal

BACA JUGA:  Beberapa Istilah dalam Dunia Perbankan Bagian 2
  • Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
  • Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
  • Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

 Kerja

  • Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  • Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Keuntungan

  • Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
  • Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  • Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
  • Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

  1. Biaya Operasional dan Persengketaan

  • Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  • Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
BACA JUGA:  Sumber Dana Pada Bank Syariah (Part III)

Itu tadi isi dari Fatwa DSN MUI terkait Pembiayaan Musyarakah. Fatwa ini dikeluarkan sebagai salah satu pegangan untuk Bank Sayriah menjalankan bisnisnya agar tetap sesuai syariah. Terimakaish telah berkunjung ke syariahbank.com

Add a Comment