Perbedaan BPRS dan Bank Syariah

Kita tentu pernah mendengar Bank Umum Syariah dan BPRS syariah. Tapi tahukah anda perbedaanya? Berikut kami informasikan beberapa Perbedaan BPRS dan Bank Umum Syariah.

Apa itu iB

Pada artikel sebelumnya, syariahbank.com telah membahas mengenai Perbedaan Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah. Perbedaan kedua lembaga keuangan syariah tersebut di ambil dari  Peraturan Bank Indonesia. Begitu juga denganbahasan kali ini, kami akan mengambil dari Peraturan Bank Indonesia sebagai patokannya.

Pengertian BPRS dan Bank Umum Syariah

Untuk lebih jelas, kita kan mengawali dengan pengertian BPRS dan Bank Umum Syariah

  • Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran.
  • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Perbedaan BPRS dan Bank Umum Syariah

Setelah kit amengetahui pengertian dari kedua lembaga keuangan ini, berikut beberapa perbedaan diantara mereka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no 11/3/PBI/2009 untuk Bank Umum SYyariah dan 11/23/PBI/2009 untuk BPRS.

A.Perizinan Pendirian

Bank Umum Syariah

  • Memegang izin dari Bank Indonesia
  • Modal awal pembukaan sebesar 1.000.000.000.000 (satu triliyun rupiah)
  • Milik Warga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia/Pemerintah Daerah
  • Bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal Rp. 1 trilyun, yang dapat berupa rupiah atau valuta asing

BPRS

  • Saham dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) 100%.
  • Pemilik merupakan WNI atau Pemerintah daerah.
  • Modal pendirian BPRS :

2 Milyar untuk  daerah khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/ Kota Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi.

1 Milyar untuk provinsi diluar yang tercantum di atas.

500 juta untuk wilayah yang tercantum di atas.

 

B.Pimpinan

Bank Umum Syariah

BACA JUGA:  Beberapa Istilah dalam Dunia Perbankan Bagian 1
  • Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dimana anggota direksi dilarang memiliki saham melebih 25%
  • Satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
  • Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
  • Adanya Dewan Pengawas Syariah
  • Adanya tes kemampuan dan kepatutan sebelum meilikih anggota direksi.

BPRS

  • Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Dimana mereka wajib mendorong BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
  • Direktur Utama memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun dibidang Pendanaan atau Pembiayaan di Perbankan Syariah.
  • Untuk menjadi direksi harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.

 

C.Pembukaan Kantor cabang

Bank Umum Syariah

Pembukaan Kantor Cabang harus dicantumkan dalam rencanan bisnis Bank. Selanjutnya mengajukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Dan setelah mendabatkan izin terbit, pelaksanaan pembukaan KC dilakukan paling lama 10 hari setelahnya.

BPRS

Lokasi pembukaan kantore cabang berada pada 1 wilayah propinsi dengan kantor pusat. BPRS harus melakukan pemintaan perizinan kepada Bank Indonesia. Rencana pembukaan juga telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS dam telah didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Selain itu harus ada modal tambahan yang disetor dengan besar minimal 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang.

 

D.Perubahan Nama Bank

Bank Umum Syariah

Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari BI dan diajukan dala waktu 30 hari setelah perubahan nama dan dalam kondisi persyaratan yang lengkap.

BACA JUGA:  Perbedaan Antara Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil (Bank Syariah)

BPRS

Perubahan nama BPRS harus sesuai dengan UU yang berlaku dan melakukan pengajuan paling lambar 30 hari setelah perubahan nama mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang (Bank Indonesia). Pengumuman perubahan nama diumumkan maksimal 10 hari setelah mendapatkan izin dari BI.

 

E.Pencabutan Izin Usaha

Bank Umum Syariah

  • Pencabutan uzin usaha harus berdasarkan rapat pemegang saham dan telah menyelesaikan semua urusan dengan nasabah.
  • Setelah urusan dengan nasabah selesai, Direksi mengajukan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan semua dokumen pendukung.

BPRS

Tidak ada ketentuan yang signifikan atau spesifik yang mengatur mengenai hal ini.

Itu tadi sedikit informasi terkait Perbedaan BPRS dan Bank Umum Syariah. Semoga dapat membantu anda dalam mengenal Lemabaga keuangan syariah di Indonesia. Terimakasih

Add a Comment