Rangkuman Fatwa DSN Mengenai Syariah Card (Part I)

Pada artikel sebelumnya syariahbank.com telah berbagi informasi mengenai Syariah Card dari BNI Syariah. Dan pada artikel tersebut ada penyebutan bahwa Syariah Card dapat dipasarkan berdasarkan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Oleh karena itu, pada artikel ini syariahbank.com akan sedikit berbagi informasi terkait isi dari Fatwa DSN tersebut.

syariah card

Fatwa DSN ini dikeluarkan menimbang bahwa Bank Syariah dipandang perlu untuk menyediakan sejenis Kartu Kredit untuk memberikan kemudahan, keamanan, kenyamann bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai. Dan Kartu Kresit yang ada beredar pada saat ini menggunakan sistem bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai dengan syariah DSN MUI memandanga perlu untuk menetapkan fatwa mengenai Syariah Card dengan fungsi yang sama dengan Kartu Kredit. Untuk saat ini, Bank Syariah di Indonesia yang telah meluncurkan Syariah Card baru BNI Syariah.

Dalam Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 ada beberapa ketentuan yang dikeluarkan mengeai Syariah Card, antara lain Ketentuan umum, ketentuan akad, ketentuan hukum, ketentuan fee, ketentuan ganti-rugi dan denda, serta ketentuan lainnya.

Ketentuan Umum

Pada ketentuan ini, dijelaskan mengenai pengertian dari beberapa istilah, antara lain:

  • Syariah Card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa No 54.
  • Para pihak yang terkait dalam Syariah Card adalah pihak penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah), dan penerima kartu (merchant, tajir, atau qabil al-bithaqah)
  • Membership Fee (rusum al-‘udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
  • Merchat Fee aadlah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan.
  • Fee Penariakan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai.
  • Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
  • Denda keterlambatan adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang diakui selurunya sebagai dana sosial.
BACA JUGA:  Kartu Kredit Syariah CIMB Niaga Syariah : Kartu Syariah Gold

Ketentuan Hukum

Syariah Card dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006

Itu tadi dua ketentuan pertama yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atas Syariah Card. Semoga dengan adanya informasi ini dapat membantu menambah wawasan dan informasi mengenai Syariah Card sendiri. Dan untuk beberapa kentuan lainnya akan di bahas pada artikel selanjutnya. Mari bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Bank Syariah Indonesia.

Add a Comment