Ringkasan Fatwa DSN Mengenai Syariah Card (Part II)

Setelah pada artikel sebelumnya syariahbank.com memberikan informasi terkait ketentuan Umum dan ketentuan hukum dari Syariah Card berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN_MUI/X/206. Maka pada artikel ini, syariahbank.com akan melanjutkan informasi lainnya terkait ketentuan-ketentuan yang mengatur Syariah Card dari Fatwa DSN tersebut.

sc

Berikut penjelasan lanjutan terkait ketentuan, yang terdiri dari ketentuan akad, ketentuan tentang batasan Syariah Card, ketentuan fee, serta ketentuan Ta’widh dan Denda,

Ketentuan Akad

Dalam fatwa ini disebutkan ada tiga akad yang digunakan dalam Syariah Card, antara lain:

  1. Kafalah ; dalam hal ini Penerbit kartu sebagai penjamin (kafil) bagi Pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi atara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penaarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit kartu. Dan atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah)
  2. Qardh ; dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberian pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
  3. Ijarah ; dalam hal ini Penerbit Kartu adlah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijara ini, Pemegang kartu dikenakan membership fee.

Apabila anda kurang mengerti atas akad-akad yang digunakan pada artikel ini, anda dapat melihat penjelasan atas akad tersebut pada artikel Jenis-Jenis Akad.

Ketentuan Tentang Batasan Syariah Card

Bedasarkan fatwa yang ditentukan oleh ewasn Syariah Nasional ada beberapa batasan dalam penerbitan Syariah Card, yaitu:

  1. Tidak menimbulkan riba.
  2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
  3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelajaan.
  4. Pemegang kartu uttama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
  5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
BACA JUGA:  Besar Nisbah Deposito di Bank Syariah

Ketentuan Fee

  • Iuran keanggotan (membership fee)

Peneribit kartu berhak menerima iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pegeang kartu sebagai imbalan atas izin pengunaan fasilitas baru.

  • Merchant fee

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan atas perantara, pemasaran, dan penagihan.

  • Fee penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penariakn uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

  • Fee kafalah

Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang kartu atas  pemberiakn Kafalah. Semua bentuk fee yang dikenakan harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Ketentuan Ta’widh dan Denda

a. Tadwidh (ganti-rgi)

Penerbit kartu dapat mengenakan Tadwidh atau ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (late charge)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatanpembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya data dilakukan melalu Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Itu tadi sedikit penjelasan terakhir terkait Fatwa DSN mengenai Syariah Card. Semog dengan adanya artikel ini dapat membantu anda memahami lebih lanjut terkait Syariah Card dan menambah informasi lainnya atas produk yang diluncurkan oleh Bank Syariah di Indonesia. Terimakasih telah berkunjung. Mari bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Bank Syariah di Indonesia.

Add a Comment